BBM Naik, Pemerintah Tak Cerdas

Lombok Timur - Pemerintah sekarang tidak cerdas dengan kebijakan menaikkan harga BBM, karena dengan naiknya BBM semua kebutuhan pokok akan menjdi naik, belum lagi mau mesauki bulan ramadhan, dan penguasa yang cerdas tidak akan menyengsarakan rakyat, namun akan mempermudahkan rakyat paparnya ustz Tafa’ul Amri Pengasuh Ponpes

Darusy syfaa’ Lombok Timur-NTB di sela-sela acara Wisuda Siswa/I MI, MTs Darusy syfaa’ minggu 23/06/23. Lalu di media ini.

Kenapa BBM harus di naikkan? Semntara korupsi dimana-mana meraja lela dan tidak mampu di selesaikan, seharusnya itu deselesaikan! pintanya. Bantuan Langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak menjamin kesejahteraan karena semua harga pokok naik, ulangnya, semntara rakyat hanya mendapat Rp. 150.000/bulan itu pun selama 4 (empat) bulan, apa ia namanya kesejahteraan rakyat? Tanyanya lagi.

Utsz tafa’ul memaparkan bahwa akibat dari kenaikan harga BBM bisa di lihat, harga beras di pasar meningkat, Cabe juga dan bahan-bahan lainnya pun sema ikut naik, jadi pemerintah nggak cerdas, tuding-nya.

Selayaknya kebijakan apa yang pantas dari pemerintah untuk rakyat ini?

Semestinya perusahaan Negara ini jangan di kelola oleh Negara asing, selesaikan dulu korupsi ini yang bisa mencapai Triliunan Rupiah jumlahnya. Kasus Bank Century belum di selesaikan, korupsi tidak diselesaikan, seharusnya itu diselesaikan! Pintanya lagi.

Sebetulnya Negara Indonesia ini sangatlah makmur, kalau misalnya satu tambang saja yang ada di Negara ini di kelola dengan baik,tentu kenaikkan harga BBM tidak akan terjadi, yakinnya.

Sementara pemerintah itu melihat harga BBM dari Negara maju seperti Singapura yang di lihat, kok tidak  meliaht kemajuan masyarakat? Kalau saja masyarakat sudah sejahtera, maka Rp. 10.000/Liter harga BBM bukan sesuatu yang mahal tapi kalau masyarakat belum sejahtera Rp 5.000/liter pun sudah mahal. Tambahnya

Siapa yang paling memiliki wewenanag utama terhadap kenaikkan harga BBM ini?

Semua punya andil, semua punya andil ulangnya. Karena dalam UUD 1945 sudah di jelaskan bahwa kekayaan alam Negara Indonesia ini di gunakan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensejahterakan pejabat. Tegasnya.

Logika itu di balik oleh pemerintah, semestinya pemerintah itu pelayan masyarkat, dan pejabat jangan naik mobil mewah. Semestinya masyarakat yang gunakan mobil mewah karena pejabat itu ialah pelayan bagi rakyat. Tutupnya. (Syamsul)